Secercah Harapan WBP Pidana Mati Dalam Menjalani Pidana di Lapas Permisan

NUSAKAMBANGAN - Dalam pasal 14 UUD 1945 menyatakan bahwa presiden memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Ketentuan tersebut kemudian diubah dalam Perubahan Pertama UUD 1945.

Pasal 14 UUD 1945 setelah perubahan menyatakan bahwa presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung; presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Baca juga: Regulasi dan Tantangan Sertifikasi Kompetensi Kerja di Indonesia: Antara Standar Nasional dan Invasi Sertifikasi Asing

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Grasi, grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh presiden.

Salah satu WBP Lapas Kelas IIA Permisan Nusakambangan berinisial YM dengan hukuman pidana mati sedang berjuang mendapatkan grasi setelah dua puluh tahun lebih menjalani hukuman di lapas.

Baca juga: Anies Baswedan di Mata Seorang Ibu Nyai Eva Munif, Pendiri Ponpes Al l-Falah Ploso

Selama menjalani hukuman pidana, dirinya aktif di berbagai kegiatan positif. Untuk di Lapas Permisan Pria bertubuh tinggi ini aktif di seni ukir kaligrafi dan kegiatan menghias taman. Selain itu YM juga aktif dalam berbagai kegiatan keagamaan seperti tilawah, tadarus, dan lain-lain.

"Beliau sangat semangat dalam mengikuti kegiatan yang diadakan di Lapas Permisan, semoga harapannya untuk mendapat grasi terkabulkan, " Ujar Bobby Permana, Kasi Binadik Lapas Permisan saat ditemui di kantornya, Selasa (02/01/2024).

Baca juga: Hendri Kampai: Rapat Redaksi, Pilar Penting dalam Produksi Berita Berkualitas

Di sela-sela menata taman kantor Lapas Permisan saat ditemui petugas beliau mengatakan bahwa keinginannya untuk mendapatkan program grasi sangat kuat. Hal ini lantaran sudah sangat lama di lapas dan ingin berkumpul kembali dengan keluarga.